Sesuai dengan rilisnya Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020 (PMK 44/2020) mengenai fasilitas insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-2019.

Apakah rilisnya aturan PMK 44/2020 ada kewajiban bagi pemotong saat bertransaksi dengan Wajib Pajak Pemegang Suket PP 23 Versi PMK 44/2020? dikarenakan banyak di lapangan, pihak yang belum mengetahuinya dan belum merealisasikannya

Berdasarkan Pasal 4 PMK 44/2020, Pemotong harus membuat SSP yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 44/PMK.03/2020” dan memberikan ke pemilik suket PP 23 

Berikut contoh Suket ( Surat Keterangan ) PP 23 PMK 44/2020 yang pemotong terima:


Setelah mendapatkan Suket PP 23 seperti contoh diatas, pihak pemotong harus membuat SSP di DJP Online seperti ini

Untuk yang saya lingkari isi dengan NPWP  yang sesuai di Suket ( Surat Keterangan ) PP 23 yang pemotong terima dan jangan lupa untuk mengirimkan SSP yang sudah kita buat ke pemilik Suket PP 23.

Berdasarkan SE 29/2020 di No 3 tentang Tata Cara Pemberian Insentif PPh Final berdasarkan PP 23/2018 di tanggung pemerintah
Huruf g no 6, pemotong sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a wajib melaporkan SSP yang bertuliskan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 44/PMK.03/2020” dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan ESPT Final Versi Terbaru

Untuk Aplikasi Espt 4 ayat 2 versi terbaru, dapat di unduh disini

Dalam hal pemotong menggunakan aplikasi E-SPT, maka perekaman kode NTPN atas SSP diisi dengan kode 9999999999999999 dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh Final DTP

Pertanyaan saya, bagaimana jika ada lebih dari satu SSP dan menurut SE 29/2020 harus menggunakan kode 9999999999999999 ? Jawabannya ….



yups, NTPN sudah pernah digunakan jika memakai NTPN kode 9999999999999999 untuk penginputan selanjutnya. Bagaimana nih solusinya?



itu ya jawabannya... hihihihi

Berikut Link Youtube saya, enjoy........
Klik disini