Kabar Gembira datang dari Pelaku UMKM yang mana menurut PMK 44/PMK.03/2020 yang mana Pajaknya di tanggung pemerintah selama 6 bulan ( Masa April  - September 2020 )

Pertanyaannya : Apakah semua dapat insentif itu? dan apakah semua pelaku umkm mengerti tentang PMK 44/PMK/03/2020 ?

Jawabannya : 

Menurut PMK 44/PMK.03/2020 Pasal 5 sampai Pasal 7 yang mana lebih berfokus pada insentif pajak untuk pelaku umkm

Pasal 5 ayat 1, 2 ,6, dan 9:

ayat 1 : Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

ayat 2 : PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara: 
a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau 

b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

ayat 6 : PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.

ayat 9 : PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. 

Contoh Perhitungan PPh Final yang di tanggung Pemerintah : 

Ariel memiliki usaha bengkel. Pada Tahun Pajak 2019, Ariel memperoleh peredaran bruto dari usaha Bengkel sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Karena peredaran bruto yang diterima oleh Ariel dari usaha bengkel tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek untuk Tahun Pajak 2020 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ariel telah memiliki Surat Keterangan pada tanggal 15 Mei 2020. Peredaran bruto Ariel dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020 adalah sebagai berikut: Masa Pajak Peredaran Bruto PPh Final Terutang April 2020 Rp 40.500.000,00 Rp 202.500,00 Mei 2020 Rp 60.000.000,00 Rp 300.000,00 Juni 2020 Rp 75.000.000,00 Rp 375.000,00 Atas PPh final Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 Ariel berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu atau kemungkinan DJPonline paling lambat tanggal: 
a. 20 Mei 2020, untuk Masa Pajak April 2020; 
b. 20 Juni 2020, untuk Masa Pajak Mei 2020; dan
c. 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak Juni 2020, 
sehingga Ariel tidak menyetor PPh final ke kas negara. 


Pasal 6 ayat 1 dan 2: 

ayat 1 : Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). 

ayat 2 : Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www. pajak.go.id.

(Untuk Bentuk Surat Keterangan dapat Klik ini Surat Keterangan)

Kesimpulannya: 

Untuk Para Pelaku UMKM jangan langsung tidak bayar Pajak UMKMnya, harus ajukan dulu surat keterangan PP 23 via DJP Online sesuai pasal 6 ayat 1 

ada 1 pertanyaan lagi ketika saya mengetik artikel ini, bagaimana yang sudah mengajukan surat keterangan PP 23 sebelumnya? apa perlu ajukan lagi surat keterangan via DJP Online? akan saya jawab di artikel berikutnya


Berikut tahap - tahap pengajuan surat keterangan PP 23 Via DJP Online 

1. Masuk DJP Online 




2. Pilih Layanan, setelah itu pilih KSWP



3. Fokus ke Profil Pemenuhan Kewajiban Saya - pilih kolom untuk keperluan - dan klik Surat Keterangan  ( PP 23 )



4. Tunggu sesaat untuk hasilnya dan Surat Keterangan dapat tercetak !!!!!!!!!!


Bagaimana yang di tolak? padahal sudah terpenuhi untuk kriteria PP 23 !!!
solusi dari saya : 

  1. Submit Manual / kirim pos untuk permohonan Surat Keterangan PP 23 dapat melihat di 99/PMK.03/2018, karena saya baik nanti akan saya tambahkan di kolom download untuk surat permohonannya, tetapi sebelum kirim harap hubungi account representative/AR KPPnya ya...

Bagi yang berhasil dalam mendapatkan Surat Keterangan PP 23nya, jangan lupa pasal 7 

Pasal 7 

ayat 1 : Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesua1 contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berikut Contoh Laporan Realisasinya


Untuk Cara Penyampaian melalui saluran tertentu, saya belum dapat infonya. Jika yang paham dan tahu cara menyampaikannya. bisa comment, share ke saya juga ya.
karena saya juga butuh untuk keperluan internal saya




loading...