Kewajiban berikutnya yang akan kita bahas adalah kewajiban perpajakan bagi usahawan yang wiraswasta. Kewajiban perpajakan bagi seorang usahawan tentu berbeda dengan kewajiban bagi karyawannya.

1.       Memahami Definisi
Seorang usahawan atau wiraswastawan adalah orang pribadi yang menjalankan usaha tertentu untuk memperoleh penghasilan. Tata cara pembayaran pajak bagi seorang usahawan bisa dilihat pada tabel dan kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar seorang usahawan dapat dilihat pada tabel. Satu hal yang perlu diperhatikan bagi seorang usahawan adalah kewajiban perpajakan yang harus dikenakan kepada karyawannya karena seorang pengusaha yang memiliki karyawan wajib memotong PPh pasal 21 karyawannya. PPh pasal 21 dipungut dari gaji/upah yang dibayarkan ke para karyawan.

2.       Aspek dan Teknis Perpajakan
Sebagai seorang usahawan, kita juga bsa melakukan perencanaan terhadap pembayaran pajak. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kewajiban perpajakan seorang usahawan lebih rumit daripada kewajiban perpajakan seorang karyawan biasa dan kita juga harus memperhatikan kondisi spesifik usaha kita. Secara umumm di bawah ini akan penulis bagikan tip untuk melakukan perencanaan perpajakan bagi seorang usahawan.

a.  Pastikan bahwa penghasilan kita telah dibukukan atau dicatatkan dengan benar. Perlu memperhatikan batasan omzet dalam setahun. Jika penjualan meningkat dan omzet melalui batas 4,8 miliar setahun, harus segera mempersiapkan diri untuk menyelenggarakn pembukuan.
b.    Melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Simpan semua bukti transaksi yang dilakukan, baik penjualan maupun pembelian.
c.   Jika melakukan perhitungan menggunakan PP 23 Tahun 2018, pastikan penentuan omzet kita sudah benar berdasarkan pencatatan yang ditentukan
d.  Apabila kita melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak dan omzet telah mencapai 4,8 miliar setahun, segera mendaftarkan diri utnuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pendaftaran dilakukan di KPP tempat kita terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya ketika omzet telah melebihi 4,8 miliar. Menunda pendaftaran dan pengukuhan PKP hanya akan mendatangkan kerugian.
e.   Mintalah bukti potong pajak setiap kali kita terkena potongan atau pungutan paja. Teliti dan cocokkan identitas kita (nama dan NPWP), jumlah penghasilan, tarif pajak, dan besarnya pajak yang dipotong/ dipungut dengan aturan yang ada.
f.  Membayar pajak terutang tepat waktu menggunakan SSP, diisi dengan benar, dan diadministrasikan dengan benar. Simpan smua dokumen dengan baik dan laporkan lembar ke-3 ke KPP sesuai batasan waktu yang ditentukan.
g.     Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap gaji karwayan yang telah meleibihi PTKP sesuai ketentuan yang berlaku, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipotong.
h.  Segera lakukan pelaporan dan penyesuaian jika terjadi perubahan keadaan, misalnya terdapat penambahan anggota keluarga (anak). Hal ini menjadi penting karena penambahan anggota keluarga mempengaruhi besaran PTKP. Data hasil perubahan akan dijadikan dasar perhitungan pajak pada tahun berikutnya.
i.       Lakukan perhitungan pajak terutang di akhir tahun dengan benar. Mengingat jatuh tempo penyampaian SPT tahunan cukup lama harus dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian dan penelitian bukti dan pencatatatn/pembukuan. Perlu diperhatikan jenis usaha kita karena akan terkait dengan tarif norma perhitungan penghasilan netto. Perhitungan ini sebaiknya dilakukan pada akhir tahun pajak.
j.     Mengisi SPT tahumam PPh orang pribadi (formulir 1770) dengan benar, lengkap, dan jelas. SPT harus diambil di kantor pajak terdekat atau dapat di input di website resmi Ditjen Pajak. Jika ada hal yang kurang jelas atau timbul kesulitan, sebaiknya segera menghubungi petugas pajak terkait untuk meminta penjelasan. Perhatikan batas waktu penyampaian SPT untuk menghindari sanksi administrasi.

TATA CARA MENGURUS PEMBAYARAN PAJAK BAGI SEORANG USAHAWAN
No
Aspek Perpajakan
Kondisi
Langkah yang harus ditempuh
1
Pendaftaran sebagai wajib pajak
Penghasilan dari usaha pada bulan tertentu di atas PTKP
1.       Mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kita dengan mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi dengan syarat yg ditentukan.
2.       Jika memiliki cabang/outlet/gerai. Daftarkan juga sebagai wajib pajak bersifat cabang
2
Pendaftaran sebagai pengusaha kena pajak
1.       Anda bisa mendaftar sebagai pengusaha kena pajak jika melakukan penyerahan barang kena pajak dengan batasan, dalam satu tahun pajak, penyerahan melebihi 4,8 miliar setahun
2.       Meskipun penyerahan dalam satu tahun belum melebihi 4,8 miliar, anda tetap dikukuhkan sebagai PKP.
Mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
3
Melakukan pencatatan/pembukuan
1.       Jika dalam satu tahun pajak penghasilan bruto (omzet) usaha kita belum melebihi 4.8 miliar, kita diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan. Namun, jika kita menghendaki, seorang pengusaha diperbolehkan menyelenggarakan pembukuan.
2.       Jika dalam satu tahun omzet kita melebihi 4.8 miliar, kita wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah yang berlaku.
Pencatatan dan pembukuan dilakukan secara taat azas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4
Perhitungan pajak apabila tidak menyelenggakan pembukuan
1.       Tentukan besar peredaran usaha anda berdasarkan pencatatan selama satu tahun
2.       Hitung besar penghasilan netto atas usaha atau pekerjaan bebas. Besar penghasilan netto didiapatkan dengan cara mengalikan tarif PP 23 (0,5%) dengan jumlah peredaran usaha selama satu tahun
3.       Setelah ditemukan besaran penghasilan netto maka dilakukan pengurangan. Besaran penghasilan netto dikurangi dengan PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.
4.       Langkah berikutnya adalah mencari besaran pajak terutang. Besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak
5.       Langkah terakhir adalah mencari besaran pajak yang masih harus dobayar (pph pasal 29). Angka pajak yang harus dibayar diperoleh dari mengurangi pajak terutang dengan PPh pasal 25 dan PPh yang dipotong/dipungut.

Perhitungan pajak apabila menyelenggarakan pembukuan
1.       Langkar pertama adalah dengan menentukan besarnya penghasilan berdasarkan pembukuan selama satu tahun.
2.       Langkah berikutnya dengan mencari besaran penghasilan netto atas usaha atau pekerjaan bebas. Cara menghitung besaran penghasilan netto adalah dnegan cara mengurangkan penghasilan, yang menjadi objek pajak, dnegan pengurang/biaya yang diperbolehkan secara fiskal.
3.       Setelah mengetahui besaran penghasilan netto, kita mencari besaran penghasilan, yang menjadi kena pajak diperoleh dengan mengurangi penghasilan netto dengan PTKP.
4.       Lalu kita mencari besaran pajak tertutang. Pajak terutang dihitung melalui pengalian tarif dengan penghasilan kena pajak.
5.       Terakhir adalah mencari besaran pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29). Hal ini dilakukan melalui pengurangan pajak terutang dengan PPh pasal 25 dan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain.
5
Pelaporan pajak
1.       Pelaporan pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas PTKP.
2.       Pelaporan pajak dilakukan jika kita menerima atau memperoleh penghasilan lainnya, baik yang bukan objrk maupun yang dikenakan pajak final/bersifat final
1.       Mengisi formulir 1770 SS jika penghasilan bruto selama satu tahun tidak melebihi 60juta dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan kecuali bunga bank.
2.       Mengisi formulir 1770 S jika menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
3.       Jika kita hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang telah   dipotng pajak dan perhitungannya sesuai, kita tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 25.
6
Penghapusan NPWP
1.       Penghapusan NPWP terjadi jika seorang wanita kawin, dan sudah memilki NPWP sebelum menikah, tidak menghendaki menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.
2.       NPWP akan terhapus jika wajib pajak meninggal dunia.
3.       Jika wajib pajak meninggalkan indonesia selama-lamanya NPWP juga akan hangus.
4.       Tidak wajib memiliki NPWP jika tidak memiliki penghasilan diatas PTKP.
Menyampaikan permohonan ke kantor pajak
7
Pencabutan pengusaha kena pajak
1.       Pencabutan terjadi jika sang pengusaha menutup usha
2.       Status pengusaha kena pajak akan hilang jika tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak
Menyampaikan permohonan ke kantor pajak
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI USAHAWAN
No
Jenis Pajak
Kondisi
1
PPh Pasal 21
1.       Sebagai usahawan yang mempekerjakan karyawan, kita wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji/upah yang dinayarkan. Besaran potongan dilakukan sesuai dengan ketentuan pemotongan pada PPh pasal 21
2.       Kita wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT masa Pasal 21. Meskipun jumlah pajak yang harus dipotong NIHIL atau tidak ada penghasilan yang harus dipotong pajak, kita tetap berkewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 hanya di masa Desember.
2
PPh pasal 25/29
1.       Seorang usahawan wajib menyampaikan SPT masa Pasal 25. Jika terdapat setoran PPh pasal 25, pembayaran di bank persepsi bisa dianggap sebagai pelaporan SPT masa PPh pasal 25 dan wajib pajak tidak perlu menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 jika setoran PPh pasal 25 NIHIL.
2.       PPh pasal 29 wajib dibayar sebelum SPT tahunan PPh orang pribadi disampaikan.
3
PPh pasal 4 ayat 2
1.       Pemotongan dilakukan apabila kita menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPh.
2.       Sebagai pihak yang menerima penghasilan, kita akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sesuai tarif yang berlaku. Ketentuan itu akan berlaku jika pihak yang membayar adalah wajib pajak badan atua wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.
3.       Ada beberapa transaksi yang mengharuskan kita menyetor sendiri pajak terutang, misalnya pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
4.       Apabila kita bertindak sebagai pihak yang membayar penghasilan, kita tidak berhak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat . ini berarti pihak penerima pembayaran akan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, emmbayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.
Contoh :
Kita melakukan transaksi penjualan/pengalihan tanah dan bangunan kepada PT. A senilai 200 juta. Ketika melakukan pembayaran kepada kita, kita wajib membayar PPh final sebesar 5% (10.000.000) sebelum seluruh proses administrasi diselesaikan di notaris/PPAT.
4
PPN
1.       Usahawan yang sudah dikukuhkan sebagai penusaha kena pajak, wajib menerbitkan faktur pajak pada saat melakukan penyerahan barang atau menerima pembayaran.
2.       Wajib mengisi SPT masa PPN sesuai kondisi yang sebenarnya dan melaporkannya ke kantor pajak tiap akhir bulan berikutnya.
5
PBB
Kita terutang PBB atas objek yang kita miliki, kuasai atau manfaatkan. PBB biasanya jatuh tempo bulan Agutus tahun berjalan.
6
BPHTB
Kita terutang BPHTB apabila kita memperoleh tanah dan atau bangunan. Jika usaha kita terkait dengan tanah dan/atau bangunan, sangat mungkin bagi kita untuk terkait dengan kewajiban BPHTB.
7
Pajak Daerah
Kita perlu mengetahui keterkaitan usaha kita dengan pajak daerah. Jika usaha kita memiliki kaitan, sebaiknya kita memahami aspek perpajakan di daerah tersebut.