Pada kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan karyawan yang memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi. Selain bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, mereka juga memiliki usaha sampingan. Memiliki usaha sampingan tentu akan menambah penghasilan sang karyawan. Namun, hal itu juga akan berdampak pada kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi karyawan yang berwirausaha sedikit lebih kompleks dibandingkan karyawan yang tidak memiliki usaha.

1.       Memahami Definisi
Di lapangan sering ditemukan kecurangan-kecurangan. Karyawan yang memiliki sampingan, banyak yang tidak melaporkan usaha sampingannya. Ini dapat berakibat fatal karena jika terjadi penyisiran yang dilakukan aparat pajak dan praktik curang itu ketahuan, mereka akan terkena sanksi dan pembayaran atas kekurangan bayar. Lebih gawat lagi ditemukan unsur kesengajaan dan pidana, mereka bisa disidik karena melakukan tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu, seorang wajib pajak yang berstatus usahawan perlu untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak dan pajak-pajak yang harus dibayarkan. Agar lebih jelas dan mudah, penulis membuat penjelasan dalam bentuk tabel untuk tata cara pembayaran dan untuk mengetahun kewajiban perpajakan yang harus dibayar.

2.       Aspek dan Teknis Perpajakan
Sebagai karyawan yang memiliki usaha sampingan, anda juga bisa membuat perencanaan perpajakan. Saat ingin melakukan perencanaan maka wajib diperhatikan kondisi spesifik anda. Sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, penghasilan bulanan dari perusahaan tersebut sudah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Namun karena kita juga memiliki usaha sampingan berarti kita memperoleh penghasilan tambahan, agar tidak terjadi kesalahapahaman dalam pembayaran pajak maka anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.

a.      Pastikan bahwa penghasilan kita telah dipotong oleh pemberi kerja (terkena potongan PPh pasal 21) dengan benar. Periksa dan sesuaikan antara jumlah penghasilan, pengurang yang diperkenakan (iuran pensiun, biaya jabatan), besar PTKP, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang dengan tarif yang berlaku.
b.   Mintalah bukti potong pajak setiap kali kita terkena potongan atau pungutan pajak. Teliti dan cocokkan identitas kita (nama dan NPWP), jumlah penghasilan, tarif pajak, dan besarnya pajak yang dipotong/dipungut dengan aturan yang ada.
c.    Membayar pajak terutang tepat waktu dengan menggunakan SSP, diisi dengan benar, dan diadministrasikan dengan benar. Simpan semua dokumen dengan baik dan laporkan lembar ke-3 ke KPP sesuai batas waktu yang ditentukan.
d.  Segera lakukan pelaporan dan penyesuaian jika terjadi perubahan keadaan, misalnya terdapat penambahan anggota keluarga (anak). Hal ini penting karena penambahan anggota keluarga mempengaruhi besaran PTKP. Data hasil perubahan akan dijadikan dasar perhitungan pajak pada tahun berikutnya. Contoh lainnya adalah perhitungan pajak apabila kita memiliki pekerjaan sampingan , selain menjadi karyawan. Kita harus melakukan pencatatan yang baik agar bisa dijadikan sebagar pedoman perhitungan pajak.
e.  Lakukan perhitungan pajak terutang dengan cara menggabungkan seluruh penghasilan (sebagai karyawan + sebagai usahawan) dan dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu diperhatikan jenis usahanya, jika bersifat UMKM kita dapat melakukan dengan tarif 0,5% dengan omzet setiap bulan sesuai  perhitungan PP 23 Tahun 2018 dan jika berkaittan dengan tenaga ahli dan pekerjaan bebas maka menggunakan perhitungan norma dan dilakukan di akhir tahun pajak. 
f.    Mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi (formulir 1770S/1770) dengan benar, lengkap, dan jelas. SPT harus diambil di kantor pajak terdekat atau di inputdi website resmi Ditjen Pajak. Jika ada hal yang kurang jelas atau timbul kesulitan, sebaiknya segera menghubungi petugas pajak terkait untuk meminta penjelasan. Perhatikan batas waktu penyampaian SPT untuk mneghindari sanksi administrasi.