Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19), diantaranya : Insentif PPh 21, PPh 22 Impor, Angsuran PPh 25, PPN dan  Pajak penghasilan UMKM akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan ke depan, tepatnya hingga September 2020.

  • Insentif PPh Pasal 21 Karyawan pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 biindustri tertentu sesuai lampiran pmk 44/PMK.03/2020, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. 
  • Insentif PPh Pasal 22 Impor Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu sesuai lampiran pmk 44/PMK.03/2020, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
  • Insentif Angsuran PPh Pasal 25 Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu sesuai lampiran pmk 44/PMK.03/2020, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
  • Insentif PPN Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu sesuai lampiran pmk 44/PMK.03/2020, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE. 
  • Insentif Pajak UMKM Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak. Seluruh fasilitas di atas mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak September 2020 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di https://djponline.pajak.go.id/