Bisnis angkutan merupakan bisnis yang cukup berpeluang di 2019 dan di tahun yang akan datang. Kondisi geografis indonesia yang mempunyai banyak pulau - pulau, salah satu keuntungan dari sektor ini. Peluang Bisnis ini semakin tinggi dikarenakan juga masifnya pembangunan infrastruktur Pemerintah, ekspansi pabrik sejumlah perusahaan besar dan  tingginya mobilitas di sektor e-commerce adalah penyebab banyak perusahaan jasa transportasi terus bermunculan, seperti : jasa angkut penumpang, banyak juga perusahaan yang fokus pada jasa angkut barang.

Dengan tingginya perkembangan bisnis angkutan umum tersebut, bagaimana ya untuk aspek pajaknya?

Jasa Angkutan Umum di Darat           

Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.
Pada jasa angkutan umum darat, diharuskan untuk membayar angsuran pajak bulanan sesuai dengan PPh Pasal 25/29, atau membayar angsuran pajak bulanan sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 apabila omzet dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Rp4,8 Miliar. Selain itu, sesuai  pasal 4 PMK 80/PMK.03/2012 jenis jasa ini tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)