Ada pertanyaan masuk seperti ini : 

Saya lagi urus SPT badan nih,nah rugi forex saya dikoreksi nih ama konsultan pajak saya.. emang kalo rugi forex ga boleh di bebanin ya? saya sempat tanya beberapa teman konsultan pajak dan jawabanya juga di koreksi, tetapi ketika saya tanya teman yang kerja di perusahaan non konsultan, jawabannya ga perlu koreksi..

jawaban saya :

 Saya tidak bisa memberikan jawaban langsung bisa dibiayakan, tetapi ya saya harus liat dulu perhitungan selisih kursnya apakah menggunakan kurs tanggal transaksi yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan atau tidak

 tetapi berikut penjelasan berdasarkan UU Pajak yang berlaku : 

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf l UU PPh (UU Nomor 36 Tahun 2008) disebutkan bahwa: Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh menyebutkan bahwa: Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu Perlakuan Selisih kurs di Pajak mengikuti Standar AKuntansi PSAK 10 tentang pengukuran dan penerapan perubahan kurs valuta asing pada laporan keuangan

Kurs Tengah Bank Indonesia

Selain Kurs Pajak, dikenal juga Kurs Tengah Bank Indonesia (BI). Kurs ini merupakan kurs yang digunakan untuk menghitung nilai mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Biasanya perusahaan asing kurs ini untuk yang beroperasi di Indonesia menggunakan penyajian laporan keuangannya. Dengan kata lain, kurs tengah BI merupakan kurs yang digunakan untuk kepentingan penyajian informasi keuangan secara komersial. Cara menentukan kurs tengah BI adalah dengan membagi dua hasil tambah kurs jual dan kurs beli dari mata uang asing yang bersangkutan dalam satu periode yang sama. 

Perbedaan selisih kurs BI yang terjadi pada saat membukukan hutang piutang mata uang asing dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih kurs.

Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas sehingga  kerugian yang terjadi karena selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Syarat terpenting adalah apabila Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.

ditambah lagi banyak diluar sana surat penegasan seputar perlakuan pajak atas kerugian kurs, Ketentuan yang mengatur selisih kurs antara lain:
  • S-612/PJ.311/2002 - Kerugian Karena Selisih Kurs Mata Uang Asing
  • S-287/PJ.311/2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN/KERUGIAN SELISIH KURS
  • SE-08/PJ.42/2000 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS ATAS PERKIRAAN HUTANG
mungkin juga bisa sebagai referensi pembaca 

jadi kesimpulannya, selama perhitungan laba rugi kurs telah mengikuti ketentuan PSAK 10 / Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di indonesia dan dilakukan secara taat, maka menurut saya bisa di bebankan sesuai pasal 6 UU PPh.

pengalaman pribadi :

saya juga sempat di mengalami pemeriksaan pajak dan tim pemeriksa juga meminta perhitungan untung rugi kurs, selama saya bisa menjelaskan dan memberikan data atas rugi / untung kurs, maka lolos saja.