Kemarin sore ada pertanyaan masuk lagi ke web saya

Pertanyaan seperti ini:

Mohon Pencerahan,  apabila Badan Hukum dapat SKPKB & STP dari Tahun 2003 sd blm dibayar krn Perusahaan sdh bangkrut dari tahun tsb,  apakah SKPKB & STP masih berlaku lebih dari 10 tahun ?

Jawaban saya :

Menurut UU KUP Pasal 22 ayat 1
Pasal 22 
   (1)  Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan :

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.


Tetapi !!!!!! ada ayat 2 jangan senang dulu hahahaha

(  (2)    Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
·         diterbitkan Surat Paksa;
·         ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
·         diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
·         dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Apa itu tertangguh ?

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya
ter.tang.guh
Verba (kata kerja) tertunda; terhenti; terhalang: karena turun hujan lebat, pertandingan sepak bola itu jadi tertangguh

Penjelasan :

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
·  Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
·       Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
·   Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
·   Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Nah menurut dia, dia tidak dapat Surat paksa dan tidak ada unsur pidana

Jadi menurut saya bisa diajukan pembatalan dan pengurangan STP dan SKPKB, karena menurut UU KUP

Pasal 36 Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
  •         mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  •         mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  •         mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
  •         membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

-          penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
-          pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Penjelasan :

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.


Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mernbatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

FORM UNTUK PEMBATALAN DAN PENGURANGAN --- BISA KLIK DISINI --- 

Dan ada yang berpendapat lain seperti ini : 

Peraturan daluwarsa th 2013 adalah 10 th tp utk penagihannya bukan penerbitan Skp kurang bayar atau Stp nya.(sekarang 5 th).sdg kan penerbitan Skpkb n Stp kantor pajak boleh menerbitkan kapan saja tdk  ada batas wkt daluwarsanya.HANYA  bila wajib pajak tdk bayar juga tdk bisa ditagih dgn surat paksa dll dgn catatan wajib pajak tdk merespon/mengakui sama sekali  SKPKP tsb.diamkan saja jangan bikin surat jawaban utk tegoran maupun surat paksanya.cukup dtg ke penagihan lisan bhw itu sdh daluwarsa.
Sekali kita respond dgn surat misalnya.berarti kita mengakui hutang pajak tsb n otomatis gugur daluwarsa penagihannya. akibatnya mereka bisa nagih dgn surat paksa.

pendapat lain ini ada benarnya juga, tapi biasanya saya pakai pembatalan STP jika STP sudah lebih dari 5 tahun, tetapi untuk kasus SKP saya belum pernah menemuinya jika muncul padahal sudah daluwarsa

nah bagaimana saran yang lain ?