Perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang bersifat mencari keuntungan. Tentu saja ada kewajiban perpajakan yang harus dijalani oleh sebuah PT.

1.       Memahami Definisi

Dasar hukum bagi Perseroan Terbatas (PT) adalah UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut undang-undang tersebut, definisi perseroan terbatas sebagai berikut. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undanga ini serta peraturan pelaksanaanya.

Dari definisi diatas dapat dirumuskan unsur-unsur PT.perumusan unsur-unsur PT menjadi hal 
yang cukup penting untuk bisa menilai apakah sebuah badan usaha berbentuk PT atau bukan.
Berikut ini unsur-unsur PT yang mengacu pada undang-undang.

       a.       Badan hukum
       b.      Didirikan dengan perjanjian
       c.       Modalnya terdiri dari saham-saham

2.       Aspek dan teknis perpajakan

Sekarang kita akan memperhatikan dan membahas aspek perpajakan. Aspek perpajakan PT tentu saja berbeda dengan yayasan dan CV karena karateristiknya juga berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan praktik perpajakan PT dengan yayasan atau CV.

Berikut ini aspek perpajakan terkait dengan PT

a . Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dnegan syarat sebagai berikut.

1)      Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
2)      Bagi perseroan terbatas, badan usaha  milik negara, badan usaha milih daerah yang menerima dividen, kepemilikkan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

Jika sesuai dengan ketentuan diatas, maka dikecualikan dari objek pajak untuk 
Dividen atau bagian laba

b.      Tarif pph badan yang berlaku pada PT adalah

No
tarif
Batasan/Syarat
1
Tarif 28%
1.       Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh
2.       Menurut pasal 17 ayat 2a UU PPh, tarif ini akan berubah menjadi 25% mulai tahun 2010
2
Tarif lebih rendah 5% dari tarif normal menurut pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh
Dasar hukumnya pasal 17 ayat 2b UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK-3/2008
Syarat-syaratnya sbb.
1.       Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang palinh sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak
2.       Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang disetor
3.       Ketentuan di atas harus dipenuhi oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dalam janga waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun.
4.       Wajib pajak harus melampirkan surat keterangan dari biro administrasi efek pada surat pemberitahuan tahunan PPH WP badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait.
5.       Surat keterangan dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak
a.       Saham wajib pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor
b.      Saham wajib pajak yang dimiliki oleh public dimiliki paling sedikti oleh 300 pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
3
Tarif menurut pasal 31E UU PPh
Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dnegan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.8 miliar.

c.       Sebuah PT wajib didaftarkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pendaftaran dilakukan setelah akta pendirian disahkan. Pt yang kegiatannya berupa penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak melebihi 4,8M dalam satu tahun pajak

d.      PT adalah badan usaha yang wajib terkena potongan PPh pasal 21,pasal 23, pasal 26 dan pasal 4 ayat 2, dan wajib pungut pasal 22 sepanjang memenuhi ketentuan/persyaratan yang berlaku.

e.      Dalam kaitan dengan tindakan penagihan pajak, utang pajak, yang menjadi kewajiban PT dapat ditagih ke penanggung pajak secara renteng. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebsar 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Di samping itu penanggung pajak juag dapat menjadi objek penyanderaan dalam upaya penagihan utang pajak.

f.        Apabila terjadi perubahan pengurus, segera buatkan akta perubahan sesuai hasil RUPS dan laporkan ke kantor pajak. Hal ini penting dilakukan karena akan berpengaruh secara formal terhadap keberadaan PT tersebut, terutama mengenai pihak yang menjadi penanggung jawab perusahaan, termasuk kedudukan sebagai penanggung pajak saat menghadapi tindakan penagihan aktif.

g.       Perhatikan juga ketentuan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas mengenai RUPS, pembagian dividen, dan permodalan. Kelalaian menyelenggrakan dan mendokumentasikan RUPS dapat merugikan perusahaan terkait dengan laba ditahan dan dividen.