CV adalah salah satu bentuk usaha yang pembentukannya cukup mudah. CV juga wajib untuk membayar pajak. Seperti apa kewajiban perpajakannya? Silahkan menyimak pembahasam di bagian ini.

1.       Memahami Definisi

CV (commanditaire Vennotschap) atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didiriakn oleh dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh laba. Dasar hukum CV adalah KUHD dan KUHPerdata. Sebuah CV mempunyai dua macam sekutu sebagai berikut.
a.       Sekutu aktif yang biasa disebut dengan pengurus CV. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oelh sekutu aktif.
b.      Sekutu pasif atau biasa disebut komanditer. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Apabila perusahaan rugi, sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan. Demikian juga apabila perusahaan untung, keuntungan yang mereka peroleh juga sebatas modal yang mereka suntikkan.

2.       Aspek dan teknis perpajakan

Bicara tentang perpajakkan atas CV, tentu berbeda dengan perpajakan yayasan. Salah satu yang membedakan adalah sifat CV yang menghasilkan laba, sedangkan yayasan tidak. Berikut ini diuraikan hal-hal khusus yang perlu dipahami mengenai perlakuan perpajakkan terhadap CV.
a.       Menurut pasal 4 ayat 3 hiruf i UU PPH, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer  yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, dikecualikan sebagai objek pajak.

b.      Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf j UU PPh, gaji yang dibayarkan kepada anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

c.       Perusahaan (CV) tidak wajib memotong PPh pasal 21 terhadap gaji yang dibayarkan ke anggotanya, tetapi wajib memotong PPh pasal 21 terhadap gaji/penghasilan yang dibayarkan ke karyawannya.

d.      Sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri,koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat :
1)      Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
2)      Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikkan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
Mengacu pada ketentuan tadi makan dividen atau bagian laba yang diperoleh CV merupaka objek PPh.

e.      Persekutuan komanditer (CV) wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak segera. Pendaftaran dilakukan setelah akta pendirian disahkan dan jenis usaha CV tersebut adalah kegiatan penyerahan barang kena pajakdan/atau jasa kena pajak, pendaftaran dilakukan jika peredaran usaha dalam satu tahun pajak melebihi 4,8M

f.        Persekutuan komanditer (CV) terkena wajib potong PPh pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan pasal  4 ayat 2 sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun …

Dalam hal CV memenuhi syarat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan PP No 46/2013, maka CV harus membayar pajaknya sebesar 1% dari peredaran bruto.