Keluarga Sebagai Kesatuan Ekonomi   
Sebenarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur secara jelas bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.
Penjelasan Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan : 
seluruh penghasilan dan kerugian isteri akan dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami, sehingga dikenai pajak bersama. Namun jika penghasilan isteri hanya didapat satu pemberi kerja dan  tidak ada hubungannya dengan usaha atau  pekerjaan  bebas  suami, maka tidak akan digabung. Dengan catatan penghasilan tersebut telah dipotong pajak oleh pemberi kerja.
Untuk Istri yang hanya mempunyai 1 penghasilan dari pemberi kerja dan npwp gabung dengan suami maka :

Penghasilan isteri tersebut akan dilaporkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, bukan dalam kolom induk. Yaitu dalam kolom: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.
Sebagai konsekuensi kewajiban perpajakan ada di suami sebagai kepala keluarga, otomatis kewajiban ber-NPWP itu juga ada pada suami.

Mungkinkah suami isteri melakukan kewajiban pajak terpisah, dan isteri memiliki NPWP sendiri?
Dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPh mengatur ada tiga kondisi suami-isteri dapat dikenakan pajak secara terpisah:
Pertama suami-isteri telah berpisah (bercerai). Sudah sewajarnya memang jika pajaknya dikenakan terpisah. Biasanya tanggungan anak akan tergantung perjanjian, ikut suami atau isteri.
Kedua berdasarkan perjanjian tertulis pisah harta oleh suami-isteri.
Ketiga isteri ingin melaksanakan hak dan kewajiban pajak terpisah dari suami, meski tidak ada perjanjian tertulis pisah harta. Kasus Rico termasuk dalam kategori ini.
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 jelas mengatur jika isteri ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Untuk pertimbangan pribadi (misal: mengajukan pinjaman bank atau untuk pengamanan aset jika ada masalah sengketa hutang ) isteri dapat saja memiliki NPWP sendiri, terpisah dari suami karena memang aturannya memungkinkan. 

Namun bagaimana dengani perhitungan pajaknya?
Penghitungan Pajak Suami-Isteri Beda NPWP
Ketika isteri dalam status kawin tanpa perjanjian tertulis pisah harta memiliki NPWP sendiri maka pengenaan pajaknya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU PPh, yaitu penghasilan neto suami-isteri digabung kemudian besaran masing-masing pajak suami-isteri tersebut dihitung sesuai perbandingan penghasilan neto mereka.

Sebagai ilustrasi perhitungan dapat saya paparkan dari contoh di bawah ini :


Jaka dan Isteri menikah, tetapi tidak memiliki anak. NPWP hanya dimiliki Jaka sebagai kepala keluarga. Jaka bekerja di PT. Sambar lagi. Penghasilan netto tahun 2017 yang diperoleh Jaka sebesar Rp. 70.000.000,-. Sedangkan istrinya bekerja di PT. Cucok Abis dengan penghasilan netto setahun Rp. 60.000.000,-. Atas penghasilan mereka sudah di potong pajak oleh pemberi kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

Suami

Penghasilan Netto 1 Tahun Rp 70.000.000,-

PTKP (K/0) Rp 58.500.000,-

PKP Rp 11.500.000,-

PPh 21

5%xRp 11.500.000 :  Rp 575.000,-

Istri

Penghasilan Netto 1 Tahun Rp 60.000.000,-

PTKP (TK/0) Rp 54.000.000,-

PKP Rp 6.000.000,-

PPh 21 

5%xRp 6.000.000  Rp 300.000,-

Perhitungan PPh sudah dihitung sendiri-sendiri dan mendapat bukti potong oleh pemberi kerja masing-masing, maka akan nihil dan tidak ada kurang bayar........

Namun, apabila suami istri memiliki NPWP sendiri maka penghasilan suami istri digabung dalam perhitungan SPT Tahunannya - Seperti Pisah Harta

" Contoh perhitungan ada di lampiran SPT Tahunan 1770 "

Penghasilan Netto Suami Rp 70.000.000,-

Penghasilan Netto Istri Rp 60.000.000,-

Total penghasilan Netto Rp 130.000.000,-

PTKP (K/I/0) Rp 112.500.000,-

Total PKP Rp 18.500.000,-

PPh terutang setahun (5%*18.500.000,-) Rp 925.000,-

Perhitungan untuk SPT tahunan PPh suami

PPh terutang

(70.000.000/130.000.000) x 925.000 Rp 498.077,-

Kredit Pajak PPh 21 Rp 575.000,-

PPh Lebih Bayar (Rp 76.923,-)

Perhitungan untuk SPT tahunan PPh istri

PPh terutang

(60.000.000/130.000.000) x 925.000 Rp 426.923,-

Kredit Pajak PPh 21 Rp 300.000,-

PPh 21 Kurang Bayar Rp 126.923,-
Dari ilustrasi di atas dapat dilihat jika isteri memiliki NPWP sendiri ada kekurangan pajak sebesar Rp. 50,000,- yang harus dibayar Jaka dan isteri. Sementara jika NPWP hanya dimiliki oleh jaka maka tidak ada kekurangan pajak, karena telah dipotong  perusahaan.
Dengan menyandingkan konsekuensi pengenaan pajak jika isteri memiliki  NPWP sendiri terpisah dari suami, akan jadi pertimbangan Wajib Pajak sebelum memutuskan apakah sebaiknya isteri ber-NPWP sendiri atau tidak. Sehingga kasus Jaka tak perlu terulang. Karena banyaknya permohonan penghapusan NPWP, berarti menambah beban kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga.